Catatan Menarik Akhirnya Karma Mangkrak Itu Terjadi

pojokpress.Sejak awal, Jokowi telah mencanangkan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas kerjanya. Tema yang diusung adalah membangun dari pinggiran, sesuai visi Nawacita.

Menurut kalkulasi Bappenas, biaya yang diperlukan untuk proyek infrastruktur selama 2015-2019 sebesar Rp 4.700 T, dimana pemerintah pusat menanggung Rp 1.645 T (35%), BUMN 23% dan swasta 42%.

Realisasi belanja infrastruktur 2014 masih sebesar Rp 139 T, di tahun berikutnya langsung membengkak menjadi Rp 209 T (naik 51%)—di rencana anggaran bahkan naik 63%.
Pada 2017 dan 2018, bujet yang dianggarkan masing-masing mencapai Rp 387 T (2,83% PDB) dan Rp 409 T (2,75% PDB).

Pembengkakan anggaran infrastruktur ini terlalu ambisius dan saat ini sudah banyak proyek-proyek tersebut yang dicoret dan mangkrak.

Pemerintah akhirnya mencoret 14 proyek infrastruktur yang strategis senilai Rp 264 T menjadi 222 proyek dari sebelumnya 245 proyek.

Di Perhubungan saja ditemukan ada 33 proyek pelabuhan yang mangkrak walaupun setelah ada pembahasan akhirnya pembangunan 13 proyek masih bisa dilanjutkan.

Pencoretan dan mangkraknya proyek-propyek infrastruktur tersebut disebabkan banyak faktor, diantaranya :
– belum jelasnya skema pendanaan
– pengadaan dan pembebasan lahan
– daya dukung tidak ada, seperti jalan menuju ke pelabuhan atau kondisinya tidak layak.
– dokumen pendukung belum siap karena perencanaan yang tidak konprehensif dan terpadu.
– pemberi pekerjaan tidak profesional

Negeri ini butuh infrastruktur untuk menggerakkan ekonomi, namun keterbatasan anggaran juga harus menjadi pertimbangan agar proyek yang masuk prioritas proyek strategis nasional lebih terukur dari sisi bujet maupun realisasinya.  Bahkan lembaga pemeringkat seperti Moodys, Reuters, Standard & Poor’s telah mengingatkan bahwa neraca keuangan perusahaan BUMN yang mengerjakan proyek infrastruktur strategis akan memburuk dan membebani keuangan negara karena mengambil banyak utang untuk mendanai proyek.
Kewaspadaan ini diperlukan mengingat pemerintah kini dihadapkan pada risiko membengkaknya defisit anggaran negara dan penerimaan pajak yang tidak sesuai harapan.

Oktober 2014, pemerintah Jokowi-JK menghadapi harga minyak mentah dunia cukup tinggi, masih di atas US$ 80/barel.

Untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemerintah memangkas subsidi energi dan merealokasikan ke kegiatan yang lebih produktif, seperti infrastruktur.

Harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pun dinaikkan pada 18 November 2014.
Mengingat penerimaan dari hulu migas makin seret, maka dana dari penghematan subsidi energi yang bisa direalokasikan untuk infrastruktur semakin terbatas.

Padahal, sepanjang 2015-2017, alokasi anggaran infrastruktur di APBN terus meningkat signifikan.
Pengalihan belanja subsidi energi ke infrastruktur nyatanya menyisakan kesenjangan yang harus ditutup dari utang dan sumber lainnya,” kata ekonom Institute for Development of Economics & Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adinegara.

Di manapun, pembangunan infrastruktur akan menjadi beban dalam jangka pendek, namun jika dikelola dengan baik, akan menimbulkan efek berganda dalam jangka panjang. Pembangunan infrastruktur bukanlah segala-galanya.
Masih banyak aspek lain yang juga harus dikembangkan dalam rangka meningkatkan daya saing dan produktivitas bangsa.

Pilihan yang bisa ditempuh pemerintah saat ini adalah mengerem pembangunan fisik dan mengintensifkan penataan kelembagaan guna memastikan peningkatan produktivitas perekonomian.
Kerugian negara telah terjadi, saatnya BPK dan BPKP mengaudit seluruh proyek yang dikerjakan pada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla khususnya proyek yang mangkrak.

Selain kerugian keuangan, proyek infrastruktur ambisius ini juga telah melukai kehidupan rakyat dimana demi proyek infrastruktur subsidi untuk rakyat dicabut dan banyak korban jiwa karena kecelakaan dan kelalaian pada beberapa lokasi proyek infrastruktur (The Story of Ambruk)