PGRI Berharap Kemendikbud Cepat Dan Tepat Merespons Revolusi Industri 4.0

pojokpress.Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat merespons dengan cepat dan tepat datangnya Revolusi Industri 4.0. Disrupsi teknologi tak bisa dihindari termasuk dalam penyelenggaran kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Kemendikbud harus segera membuat cetak biru pendidikan yang sesuai kebutuhan dan tantangan zaman.

Unifah Rosyidi, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI  mengatakan tanpa cetak biru yang relevan, dunia pendidikan dasar dan menengah nasional akan semakin terpuruk. Menurut dia, kurang masifnya perbaikan pola mengajar dari konvensional menjadi berbasis pemanfaatan teknologi di dalam kelas menjadi salah satu ciri bahwa Kemendikbud lambat dalam merespons perubahan.

“Datangnya era Revolusi Industri 4.0 jangan sampai menimbulkan darurat pendidikan. Kenapa darurat? Karena sampai sekarang saya belum melihat cetak biru pada pembangunan pendidikan nasional yang berbasis pemanfaatan teknologi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah, baik di dalam ataupun luar kelas. Tidak heran pendidikan karakter juga jalan di tempat, karena bentuk, model, dan strateginya saja belum jelas,” ucap Unifah dalam konferensi pers Memperingati Hari Pendidikan Nasional di Kantor PB PGRI, Jakarta.

Ia menuturkan, selain adaptasi teknologi, Kemendibud juga harus memperbaiki tata kelola guru dan tenaga kependidikan. Ia menegaskan, selama ini, Kemendikbud hanya terus menuntut guru meningkatkan kompetensi.

“Tetapi tak pernah dibimbing, diberi pelatihan, dan lain sebagainya untuk memenuhi kompetensi tersebut. Dalam momen Hardiknas ini, saya harap Kemendikbud mampu memperhitungkan berbagai kemungkinan perubahan yang harus dapat direspons melalui kebijakan,” katanya.

Ia mencontohkan, cetak biru pendidikan yang relevan dengan tantangan Revolusi Industri 4.0 mutlak harus dimiliki. Menurut dia, dalam cetak biru tersebut, harus ditetapkan sejumlah target yang akan dicapai hingga puluhan tahun ke depan. Baik dari segi prestasi maupun kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya.

“Agar generasi ke depan mampu merespons perubahan cara berpikir. Sekarang belum pada tahap ini, kita masih sibuk pada persoalan angka-angka. Masih megurusi sertifikasi guru yang tidak kelar-kelar karena birokrasi yang kompleks,” ujarnya.

Kendati demikian, Unifah mengapresiasi positif kebijakan Kemendikbud yang mampu memperluas akses pendidikan di berbagai jenjang melalui program Kartu Indonesia Pintar.  Menurut dia, program tersebut harus terus dilanjutkan dan tepat sasaran. “KIP mampu mencegah anak putus sekolah, dan keterbukaan Kemendikbud terhadap data dan informasi,  juga pengangkatan guru honorer bertahap,” ucapnya.

Mendibud Muhadjir Effendy menyatakan, penguatan sumber daya manusia, termasuk guru dan tenaga kependidikan menjadi prioritas pemerintah dalam merespons tantangan zaman. Menurut dia, penguatan tersebut dimulai dengan pembenahan mental dan karakter.

Program penguatan pendidikan karakter akan terus dilakukan minimal hingga 2030, saat Indonesia menyambut bonus demografi. Ia menuturkan, reformasi sekolah, peningkatan kapasitas dan profesionalisme guru, kurikulum yang hidup dan dinamis, sarana dan prasarana yang andal, serta teknologi pembelajaran yang mutakhir, menjadi keniscayaan pendidikan nasional.

“Oleh karena itu, secara tulus ingin saya katakan bahwa tidak bisa tidak, pendidikan harus menjadi urusan semua pihak. Kami optimistis bahwa Indonesia memiliki semua hal yang dibutuhkan untuk menjadi bangsa besar dan maju,” ujarnya.